Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Medrial Alamsyah mengatakan secara prosedural Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa seenaknya merubah penyusunan anggaran.
Pasalnya, Ahok merancang APBD 2015 secara sepihak tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta yang bisa membahayakan demokrasi.
“secara prosedural Ahok merubah sendiri apa yang sudah disepakati DPR dan DPRD, itu kan tidak bisa juga dibenarkan. Kalau umpamanya nanti gubernur manapun seluruh Indonesia merubah seenaknya tidak atas persetujuan DPRD sangat berbahaya, yang substansinya setuju atau tidak setuju dengan perubahan yang disepakati anak buahnya,” ujar Medrial di Jakarta, Senin (16/3).
Setiap tahap penyusunan anggaran adalah tanggung jawab pemprov untuk mengontrol. Jika terjadi ‘kecolongan’ maka itu risiko gubernur dan tidak bisa menyalahkan DPRD.
“Kalau Ahok ingin melakukan perubahan substansial seharusnya dia kontrol. Tahap proses penyusunan anggaran di tiap daerah, kalau sudah mempercayakan anak buahnya ya risiko pemerintah. Kalau kemudian kecolongan ya dia yang salah, nggak bisa salahkan DPRD, seharusnya dia jangan sewot dong,” katanya.
Menurut dia, kepala dinas hanya mem-backup gubernur, dan dipercaya gubernur. Oleh karena itu, gubernur sebaiknya menjaga para kepala dinasnya jika punya rasa tak percaya.
Sikap Ahok yang meledak-ledak ke publik seperti ini dianggap membuat persoalan menjadi kabur.
Artikel ini ditulis oleh:
