Jakarta, Aktual.com – Publik mulai melihat kinerja para menteri yang berlatar belakang partai politik menyimpang dari jalur Nawacita presiden, seiring memanasnya isu reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK.
Para menteri dari partai politik ini dianggap sering membawa agenda terselubung pribadi maupun kelompoknya. Sayangnya, agenda yang dibawa ini tak bermuatan positif. Alih-alih ingin melakukan terobosan, agenda ini malah mengakibatkan buruknya kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Pernyataan tersebut diungkap Pengamat politik dari LIMA Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (29/6). Selain membawa agenda sendiri, menteri dari parpol juga sering mencari-cari panggung, yang merupakan kelemahan menteri berlatar parpol.
“Bagi saya perbedaan parpol atau non parpol tak terlalu bermasalah, tapi agenda mereka sering bertabrakan dengan agenda presiden,” ujar Ray di Jakarta, Senin, (28/6).
Menurut Ray, memang terdapat beberapa nama dari parpol yang memiliki track record apik dalam bekerja. Namun, beberapa menteri malah mencoreng program kerja yang disusun pemerintah.
Misalnya saja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mendukung revisi UU KPK. Ia meyakini, hal tersebut merupalan buah pemikiran asli Yasonna sejak duduk di Komisi III DPR RI. Menteri yang membawa agenda terselubung ini pada akhirnya malah membawa efek politik yang buruk bagi presiden.
“Dalam revisi UU KPK misalnya, presiden seperti kehilangan wibawa dan marwahnya di depan rakyat,” katanya.
Begitu halnya dengan revolusi PSSI yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dalam hal ini bisa saja Jokowi memang kurang teliti mengawasi menterinya. Namun, masa berlaku sanksi dari FIFA pun kemudian menjadi beban Indonesia. Pasalnya, dalam revolusi ini malah mengorbankan nasib persepakbolaan lantaran tak jelas sampai kapan batas waktu pemberian sanksinya.
“Memang revolusinya bagus, tapi nggak ada batasnya, sampai kapan?” imbuhnya.
Lalu, Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi yang selama ini dianggap mencari panggung dengan membawa kasus ijazah palsu. Hingga kini belum ada jalan keluar konkret ataupun pemecatan tegas bagi para PNS yang ketahuan memakai ijazah palsu. Larangan rapat di hotel juga melemah.
Yuddy disebut termasuk menteri yang sering cari panggung, menghilang dan cari panggung lagi.
“Tiba-tiba dia muncul di rumah Angeline, apa hubungan kasus Angeline dengan Menpan RB? Sementara hingga kini perbaikan birokrasi tak jelas,” katanya.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri pun kena getahnya, ia dianggap nyaris tidak melakukan perubahan signifikan di bidangnya. Kecuali aksi fenomenal lompat pagar saat blusukan ke tempat penampungan TKI.
“Juga Tedjo, dia tak perlu dibahas lagi, sudah good bye lah,” cetusnya.
Ray menyebut, kapasitas yang dimiliki para menteri ini dianggap sebanding dengan menteri non parpol, hanya saja kebiasaan cari panggung itulah yamg menghambat kinerja mereka.
Artikel ini ditulis oleh:
