Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengingatkan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI agar menindaklanjuti laporan Menteri ESDM Sudirman Said secara transparan.
Sebab, dari situ nantinya akan kelihatan siapa sebenarnya yang bermain dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Hendri menyatakan demikian sebab langkah yang diambil Sudirman Said lebih memilih jalur etika dibanding jalur hukum. Padahal, langkah Sudirman Said ini justru memperkeruh atau membuat gaduh situasi politik, khususnya hubungan antara eksekutif dengan legislatif.
“Ini kan menjadi pertanyaan besar, kenapa Sudirman Said tidak membawa ke ranah hukum tapi justru menggiring dari awal ke ranah etika. Kalau diarahkan ke etika, itu kan ga jelas tujuannya, bahkan lebih bersifat politis,” terang Hendri, saat dihubungi, Rabu (18/11).
Bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto yang disebut-sebut Sudirman Said telah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport, belakangan didesak mengundurkan diri, Hendri menyatakan persetujuannya.
Utamanya apabila laporan Sudirman Said ke MKD benar adanya atau terbukti. Meski pembuktiannya mesti dilanjutkan melalui jalur hukum. Akan tetapi, jika misinya adalah menggeser Setya Novanto dari kursi pimpinan DPR, Hendri melihat Sudirman Said telah berhasil menciptakan kegaduhan baru.
“Kalau tujuannya menurunkan Setya Novanto, ini mesti ditanyakan oleh MKD, melihat motifnya kenapa Sudirman Said melaporkan ke MKD ketimbang ranah hukum. Ini membuat kegaduhan saja,” ujarnya.
“Karena awalnya, bola panas soal perpanjangan kontrak Freeport kan dari dia (Sudirman Said). Masyarakat jangan sampai lupa sebelum ada laporan itu ada permasalahan inti, soal permohonan perpanjangan kontrak Freeport,” sambung Hendri.
Artikel ini ditulis oleh:
