Jakarta, Aktual.co — Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai sikap Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui keabsahan Golkar hasil Munas Bali maupun Ancol, dan mengembalikan penyelesaian konflik melalui partai, justru akan mempertajam dan memperluas area konflik di Golkar.
“Mestinya pemerintah melalui Kemenkumham mendorong penyelesaian masalah Golkar melalui pengadilan, dan pemerintah akan mengakui salah satu kubu berdasarkan putusan pengadilan,” kata Ahmad Atang di Kupang, Rabu (17/12).
“Keputusan Kemenkumham ini akan memperluas area konflik di tubuh Golkar. Seharusnya pemerintah mendorong penyelesaian melalui pengadilan,” sambungnya.
Dia mengatakan dengan sikap pemerintah yang mengakui keabsahan dua kubu ini, maka Partai Golkar akan mengalami prahara yang memakan waktu yang cukup lama, dan jika kondisi ini tidak diselesaikan akan merembes ke daerah-daerah.
Artinya, bukan tidak mungkin masing-masing pimpinan di tingkat pusat maupun daerah akan saling memecat.
Seperti diketahui, Menkumham Yasona Laoly menyarankan konflik antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono bisa diselesaikan sesuai mekanismenya ke mahkamah partai. Kalau tidak selesai, bisa melalui pengadilan.
Namun bila ada munas islah maka akan lebih baik. Dengan keputusan tersebut pemerintah mengaku tak berpihak ke kubu mana pun seperti dijanjikan sebelumnya, katanya menambahkan.
Artikel ini ditulis oleh:
