Jakarta, Aktual.co — Pengamat masalah pertanian dari Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia menilai, tekad Presiden Joko widodo untuk menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan menunjukkan sebuah keseriusan dalam memimpin negara ini lima tahun ke depan.

“Meskipun demikian sasaran itu tampaknya sulit bisa diwujudkan dalam dua hingga tiga tahun mendatang,” kata Prof Windia yang juga Ketua Pusat Penelitian Subak Unud di Denpasar, Sabtu (25/10).

Ia menilai, dalam mewujudkan ketiga sasaran itu sekaligus perlu didukung adanya kementerian khusus yang menangani masalah pangan, selain Kementerian Pertanian selama ini yang tugas dan tanggung jawabnya sangat luas.

“Kementerian khusus yang menangani bidang pangan juga mampu menterjemahkan gagasan dan keinginan presiden untuk mengkomunikasikan antarkementerian, terutama menyangkut masalah anggaran,” ujar mantan anggota DPR RI itu.

Ia menambahkan, mengkomunikasikan hal itu dengan sesama menteri dalam sidang kabinet sangat penting untuk memperjuangkan anggaran, karena dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan membutuhkan dukungan dana yang sangat besar.

“Hal itu sangat memungkinkan karena telah didukung dengan adanya UU Pangan,” katanya.

Organisasi dunia yang membidangi pangan dan pertanian (FAO) menetapkan standar untuk memajukan sektor pertanian di suatu daerah atau negara minimal harus mengalokasikan dana 20 persen untuk investasi di bidang pertanian.

Masalahnya Indonesia selama ini baru mengalokasikan tujuh persen dana APBN untuk pembangunan sektor pertanian, bahkan Bali persentasenya baru 0,5 persen.

Jika Indonesia mengucurkan dana untuk sektor pertanian sesuai standar FAO yang disertai dengan keseriusan serta pengawasan untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran, maka Indonesia lima tahun mendatang bisa menjadi negara raksasa bidang pertanian di kawasan Asia Pasifik.

Hal itu tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, nelayan dan peternak yang selama ini hidup dibawah garis kemiskinan.

Prof Windia yang juga guru besar bidang pertanian itu menambahkan, Jepang sebuah negara maju dalam bidang industri diperkirakan tahun 2050 sawah-sawahnya akan habis karena telah beralih fungsi.

“Jika Indonesia mampu sebagai negara raksasa dalam bidang pertanian, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri juga akan dapat mengekspor hasil-hasil pertanian ke mancanegara,” ujar Prof Windia.

Presiden Jokowi setelah resmi dilantik dalam “teleconference” dengan Ketua Asosiasi Pupuk Organik Bali I Gede Sutapa mengungkapkan tekadnya untuk mampu menjadikan Indonesia berswasembada beras dalam kurun waktu dua-tiga tahun.

“Saya harapkan semua pihak dapat mendukung program swasembada tersebut. Para petani bekerja keras dalam mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.

Presiden juga berharap para petani seluruh Indonesia supaya giat bekerja untuk bisa memenuhi ketahanan pangan yang selama ini masih banyak impor, antara lain gula pasir, jagung, beras dan tepung terigu.

Oleh karena itu, kata Jokowi, semua masyarakat petani diharapkan ke depannya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid