Selain itu, lanjut Najib, keberadaan Komando Teritorial mulai dari pusat hingga perdesaan juga justru berpotensi menggoyahkan profesionalime personel TNI untuk terlibat dalam ranah politik praktis. Pasalnya, dengan struktur teritorial yang komprehensif, membuat siapapun aparat atau pejabat di tingkat lokal merasa perlu berhubungan dengan TNI.
Najib mengatakan perubahan struktur Komando Teritorial sebenarnya telah menjadi salah satu tuntutan dalam agenda reformasi. Sejumlah jenderal TNI seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Wirahadikusumah, hingga Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menjadi tokoh-tokoh militer yang pada saat itu setuju dengan reformasi struktur Komando Teritorial TNI.
“Tapi terkendala karena banyak perlawanan dan banyak kalangan tentara konservatif yang memandang itu (Komando Teritorial) sebagai kekuatan TNI dan jati diri TNI Angkatan Darat maka tidak boleh dihapus,” kata Najib yang juga kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM ini.
Menurut Najib, struktur yang baru dan relevan dengan tugas TNI cukup dengan keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Bukan hanya TNI AD, Kogabwilhan mengintegrasikan tugas tiga matra TNI, yakni TNI AL, TNI AU Dan TNI AD.
Meski demikian, struktur yang mengintegrasikan tiga matra TNI tersebut juga perlu didukung dengan penguatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) khususnya untuk AU dan AL selaras dengan luasnya cakupan wilayah maritim Indonesia.
Artikel ini ditulis oleh:
