Semarang, Aktual.co — Pakar politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono melihat kisruh dualisme partai Golkar antara kubu Abu Rizal Bakrie dengan Agung Laksono dalam perspektif demokrasi sama saja mempermalukan diri sendiri. Pasalnya, partai politik seharusnya menjadi alat demokrasi untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat, justru hanya menjadi kepentingan elit.
“Partai itu alat untuk memperjuangkan amanat penderitaan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit partai. Sehingga aneh kalau partai tidak piawai mengelola konflik sendiri secara internal,” kata Budi dihubungi Aktual.co, di Semarang, Kamis (2/4).
Selain itu, kata dia, demokrasi juga mensyaratkan adanya mekanisme penyelesaian konflik secara damai, bermartabat, dan terlembagakan. Bukan dengan cara di luar lembaga-lembaga peradilan dan arbitrase, apalagi menggunakan kekerasan. “Kita sepakat berdemokrasi, supaya cara-cara persaingan kekuasaan dengan kekerasan di masa pra-modern itu bisa dihilangkan,” imbuh dia.
Lebih lanjut, dalam pandangan demokrasi, pemegang kedaulatan itu ada pada anggota partai di level paling bawah, lalu berjenjang mandat diberikan kepada pengurus di atasnya. Baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pengurus pusat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hendaknya diserahkan pada pemegang kedaulatan itu pada level yang tepat.
“Aneh kalau yang berkonflik hanya segelintir elit, lalu membelah organisasi sampai tingkat akar rumput. Kalau begini ya prinsip demokrasi hancur sehancur-hancurnya,” tuturnya.
Diketahui, putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap SK Menkumham soal dualisme partai Golkar yang dimenangkan Ketua umum Munas Bali Ical.
Mestinya, kata dia, penyelesaian konflik itu ada pada anggota partai. Bilamana konflik berada pada level pusat, maka suara pengurusan di tingkat provinsi yang menentukan siapa yang sah dari kedua kubu. Sebaliknya, bila konflik tingkat provinsi yang menentukan adalah pengurus-pengurus kabupaten, dan seterusnya.
“Golkar mestinya sebagai salah satu partai tertua di republik ini harus bisa membuktikan bahwa mereka bisa menjadi rumah dan alat perjuangan demokrasi. Mereka harus bisa menyelesaikan konflik secara mandiri dan bermartabat,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
