Makasar, Aktual.com — Keputusan pemerintah memperpanjang kontrak freeport ke pihak asing menjadi bukti bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Jokowi tidak mencerminkan program yang pro rakyat.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Firdaus Muhammad menuturkan bahwa keputusan pemerintah dalam memberikan perpanjangan kontrak kerjasama pengelolaan freeport ke pihak asing sebagai sikap lunak pemerintah.
“Janji Jokowi memperbaharui kontrak atau tidak menasionalisasi aset yang dikuasai asing menjadi bukti pemerintah tidak memiliki komitmen jalankan program seperti yang dicitakan bersama,” ujar Firdaus ke Aktual.com, Rabu (29/7).
Menurut Firdaus, semestinya pemerintahan Jokowi tidak terkesan lemah dan kurang tegas ketika berhadapan dengan kepentingan asing. Jokowi dinilai mudah diarahkan dan segala kebijakannya, khususnya dalam perspektif kedaulatan bangsa, lebih mengikuti arah kebijakan neo-liberal dan kepentingan kapitalis luar negeri.
“Sejatinya pemerintah tegas dengan komitmen awal. Nyatanya pemerintahan jokowi sangat lemah sehingga dipermainkan pihak asing,” ucap Firdaus.
Kondisi saat ini, lanjut Firdaus, nasionalisme pemerintah soal sekaitan hegemoni asing dalam penanganan aset sumber daya alam yang semestinya dikelola negara.
“Janji Jokowi menasionalisasi aset yang dikuasai oleh asing namun tidak terealisasi ternyata tidak ditepati,” lanjut Firdaus.
Sebagaimana diketahui, pemerintah kembali perpanjang izin ekspor konsentrat Freeport untuk enam bulan kedepan, setelah sebelumnya pada 25 Juli lalu menyatakan izin sudah dihentikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan diperpanjangnya izin ekspor Freeport menunjukkan kalau kerjasama pemerintah dan perusahaan asal Amerika Serikat itu akan terus berjalan secara sinergi.
Artikel ini ditulis oleh:
