Jakarta, Aktual.com – Pemerintah diminta prioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan peta lokasi bangunan sekolah yang rusak. Pendapat itu disampaikan pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Titik Handayani.
Kata dia, jangankan di daerah, di DKI Jakarta saja ada 47 persen bangunan sekolah yang rusak. “Siang ini, salah satu pemberitaan TV swasta bahkan mengangkat tema 47 persen bangunan sekolah di DKI Jakarta berstatus rusak,” kata Titik, Jumat (14/8).
Dia meminta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan jangan berdasarkan politik anggaran, yang berorientasi pada pemihakan anggota legislatif terhadap wilayah konstituen.
Diakui Titik, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pendidikan semakin maju dan membuka peluang mobilitas sosial yang disampaikan pada pidato peringatan 70 tahun kemerdekaan Indonesia memang sebuah hal yang nyata.
Namun, Titik menilai data yang disampaikan Presiden merupakan data makro dan lebih menekankan pada kuantitas. Di lapangan, pembangunan pendidikan masih menghadapi tantangan dengan sarana dan prasarana.
“Meskipun anggaran pendidikan besar, tetapi banyak kondisi sekolah yang memprihatinkan. Kalau tidak salah, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 ada sekitar 150 ribu ruang kelas SD dan SMP yang rusak berat,” tuturnya.
Dalam pidato di depan anggota DPR, DPD dan MPR di kompleks parlemen, Jumat, Presiden Joko Widodo menyatakan persatuan Indonesia sudah kokoh, pendidikan rakyat semakin maju, dan peluang peserta didik untuk melakukan mobilitas sosial terbuka lebar.
Menurut Presiden, Indonesia telah memiliki hampir 300 ribu sekolah, lebih dari dua juta guru, dan hampir 40 juta siswa, tidak termasuk Taman Kanak-Kanak yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jumlah bangunan sekolah di Jakarta yang kondisinya tidak layak mencapai 47 persen, atau hampir setengahnya.
Lagi-lagi dia malah ‘mengkambinghitamkan’ urusan persoalan sekolah rusak dengan persoalan lain di sektor pendidikan di DKI, yakni pembelian UPS yang disebut bermasalah.
“Memang 47 persen sekolah jelek. Makanya saya bilang bagaimana kita bisa beli UPS,” ujar dia, di Balai Kota, Selasa (11/8) malam.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik DKI, Sarjoko di awal Februari lalu mengatakan renovasi gedung sekolah baru dikebut di 2016 karena alasan alokasi anggaran untuk perbaikan sekolah minim di tahun ini.
Padahal, ujar dia, dari data Disdik DKI, di 2015 sebenarnya ada 212 gedung yang harus direhab total karena tingkat kerusakannya mencapai 60 persen dan berusia di atas 30 tahun.
Namun karena alasan anggaran minim, dipakailah skala prioritas. Rehab total baru dilakukan jika usia gedung di atas 30 tahun, rawan ambruk, tingkat kerusakan di atas 60 persen dan masih satu lantai.
Alhasil, hanya 41 gedung sekolah yang akan direhab total. Sedangkah rehab total dari tahun 2014 sebanyak 55 gedung. Lalu ada 193 gedung sekolah yang direhab berat dan rehab sedang 65 gedung.
Saat ini, Disdik DKI mencatat ada 1.710 gedung sekolah negeri tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di Jakarta. Terdiri dari TK 9 gedung, SD 1.232 gedung, SMP 289 gedung, SMA 117 gedung, dan SMK 63 gedung.
Artikel ini ditulis oleh:
