Jakarta, Aktual.com – Sikap Hanura dan NasDem yang ‘mendepak’ kadernya, lantaran tak sepaham dengan putusan mendukung petahana pada Pilkada DKI 2017 menuai kritik.
Menurut, Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Reza Hariadi, hal tersebut menunjukkan belum adanya demokrasi di parpol.
“Ini menunjukkan parpol masih bersikap otoritarian,” ujarnya kepada Aktual.com, Kamis (24/3).
“Sikap tersebut, disadari atau tidak, justru men-delegitimate parpol sendiri,” imbuh alumnus Universitas Diponegoro (Undip) itu.
Kata Reza, seharusnya keputusan strategis tersebut diambil berdasarkan aspirasi kader di akar rumput. Sebab, anggota di lapisan terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau putusan cuma berdasarkan petahana dan hasil survei, saya kira diskriminatif, ya,” jelas eks aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut.
Diketahui, DPW NasDem DKI menganggap aktivis ’98, Dodi Ilham, bukan lagi bagian dari partai besutan Surya Paloh tersebut. Disinyalir, karena dia kerap mengkritisi bakal calon gubernur yang didukung.
Sikap tak jauh berbeda ditunjukkan partai besutan Wiranto. Ketua DPD Hanura DKI, Muhammad Sangaji, bahkan memecat Muhammad Guntur sebagai ketua DPC Jakarta Timur.
Ongen, sapaan Muhammad Sangaji, menuding, Guntur telah memprovokasi pengurus PAC agar tidak mendukung bacagub yang diputuskan DPP.
Padahal, kata Guntur sebelumnya, seluruh pengurus Hanura se-Jaktim, baik PAC maupun ranting, bersepakat menolak petahana sejak akan dilantik.
Artikel ini ditulis oleh:
