Solo, Aktual.com – Kegaduhan politik yang dilakukan para menteri membuat kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa maksimal. Seharusnya para menteri tersebut menyatukan visi dan misi demi terlaksananya program pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.
Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Supriyadi mengatakan, untuk mengatasi kegaduhan politik yang dilakukan oleh para menteri, Presiden Jokowi harus membuat pengaturan perundangan. Baik berupa keputusan presiden (Kepres) maupun peraturan presiden (Perpres).
“Kalau Presiden mengeluarkan kebijakan berupa pengaturan perundangan ini kan ada kekuatan pengikat. Paling tidak melalui pengaturan perundangan itu dapat mengurangi kegaduhan tersebut,” kata Supriyadi, di Solo, Jumat (27/11).
Selain pengaturan perundangan, kata Supriyadi perlu adanya sinergitas antar kementerian. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi dan misi para menteri dalam mendukung program pemerintah.
Selama ini, ungkap Supriyadi antar kementerian terkesan berjalan sendiri-sendiri. Alhasil, banyak program pemerintah tidak berjalan dengan baik dan maksimal.
“Sinergitas antar kementerian ini harus dibangun dengan baik,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
