Jakarta, Aktual.com — Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menyarankan, agar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli segera mengeluarkan surat keputusan penunjukan tim Rajawali Kepret.
Hal itu bertujuan, agar pembenahan di pelabuhan nasional, terutama di Tanjung Priok dapat segera diperbaiki mengenai bongkar muat. “Pembenahan secara kebijakan sedang dilakukan, saya mohon Pak Menko Maritim mengeluarkan surat Rajawali Kepret, supaya bisa bekerja. Jadi itu dari sisi kebijakan,” ujar Agus usai menjadi pembicara dalam acara diskusi di Kawasan Cikini, Minggu (30/8).
Ia pun menyayangkan, sikap Ketua Satgas dwelling time atau juga dikenal Tim Rajawali Kepret yang sudah mengumbar pernyataan kemana-mana. Padahal, sambung dia, belum ada SK Menko Maritim untuk satgas tersebut.
Tidak sampai disitu, Agus pun menyarankan agar SK tim satgas ini tidak tumpang tindih dengan fungsi dan kinerja kementerian-kementerian yang berurusan dengan perijinan di pelabuhan.
“Calon ketuanya sudah bicaranya di mana-mana, jangan asal bicara dulu, saya akan perintahkan KSAL, yang bisa memerintahkan KSAL Panglima TNI,”kata dia.
Masih kata Agus, perijinan bongkar muat di pelabuhan melibatkan sedikitnya 18 kementerian. Yang mana masing-masing kementerian tersebut memiliki kewenangan sendiri.
“SK tim Satgas ini diharapkan tidak bertabrakan dengan peraturan di lintas kementerian. Sehingga terwujud koordinasi yang baik yang dapat mempercepat memperbaiki segudang persoalan di pelabuhan,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Nebby
