Jakarta, Aktual.com – Langkah sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memboyong tiket Asian Games 2018 patut dikritisi. Pasalnya, tiket itu ternyata justru dibagi-bagikan kepada pejabat negara.
Direktur Center or Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, langkah BUMN ini sangat tidak etis.
“Seorang pejabat menerima tiket gratis itu tidak pantes dan sangat norak sekali. seorang pejabat negara itu gaji sangat mahal dari pajak rakyat. Dan juga mendapat fasilitas yang mewah dari negara. Masa untuk beli tiket saja, tidak punya duit dan minta gratis,” kata Uchok dalam keterangan tertulis yang dikirim kepada Aktual, Rabu (29/8) pagi.
Terlebih, lanjutnya, pemborongan tiket ini telah diketahui oleh KPK. Respon KPK pun disebut Uchok sangat mengecewakan karena hanya menghimbau kepada para pejabat agar melaporkan kepada KPK karena dianggap sebegai Gratifikasi korupsi.
Padahal, kata Uchok, seharusnya lembaga antirasuah itu harus melakukan penangkapan kepada pejabat-pejabat negara yang menerima tiket Asian Games 2018 tersebut. Jika tidak disertai penangkapan, Uchok khawatir jika tidak ada efek jera yang ditimbulkan dan para pejabat negara pun akan ‘ketagihan’.
Singkat kata, Uchok menyebut jika hal serupa akan terulang kembali di lain hari.
“Maka dari itu, meskipun KPK tidak melakukan OTT kepada para pejabat penerima kartis, tetapi kami dari CBA (Center For Budget Analysis) tetap meminta kepada KPK untuk tetap melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi bagi bagi tiket tersebut,” jelasnya.
“Yang harus dilakukan KPK adalah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) kepada pejabat negara yang menerima tiket Asian Games 2018 tersebut. Karena kalau KPK tidak melakukan OTT tiket bagi pejabat, maka mereka tidak akan jera, dan tidak akan hilang tradisi bagi-bagi tiket di internal kalangan pejabat. Kemarin ada isu tiket atau kartu tol gratis, dan hari ini ada tiket Asian Games,” sambungnya.
Meskipun KPK tidak melakukan OTT kepada para pejabat penerima karcis, CBA tetap meminta kepada KPK untuk tetap melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi bagi-bagi tiket tersebut.
“KPK harus mengungkap kasus pemborongan tiket oleh BUMN, KPK harus segera memanggil pejabat pejabat penting dan bertanggung jawab di kementerian BUMN,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
