Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Rahmat Bagja meminta, Pansus PT Pelindo II jangan masuk ranah politik, namun fokus pada penyelesaian persoalan hukum dan ekonomi.
“Apabila pansus dijadikan alat politik oleh sekelompok elit, tujuan pembenahan di PT Pelindo II, seperti perpanjangan kontrak dan ‘dwelling time’ tidak akan tercapai,” katanya, di Jakarta, Minggu (18/10).
Menurut dia, Pansus harus fokus pada pengumpulkan fakta, mencari akar permasalahan, serta solusinya. Dia mengatakan kalau diarahkan untuk “menarget” orang atau kelompok tertentu, akar permasalahannya tidak akan selesai.
“Ini tidak boleh ditarik ke ranah politik,” ujarnya.
Bagja meminta Pansus tidak terjebak persoalan politik agar pembenahan hukum dan ekonomi di PT Pelindo II berjalan optimal.
Dia menilai “penargetan” pihak tertentu dalam Pansus PT Pelindo II, selain merusak stabilitas politik, juga berimbas pada persoalan ekonomi.
“Kalau persoalan ekonomi tidak selesai, kepercayaan dunia usaha dari luar maupun dalam negeri akan menurun, khususnya dalam sektor industri dan perdagangan,” katanya.
Dia menilai, melihat potensi masalah yang ada, pemerintah harus ikut mengawal pansus ini yaitu bersinergi dengan DPR. Menurut dia, sinergi itu sangat diperlukan agar pertarungan politik dalam pansus tidak merusak iklim ekonomi.
“Terlebih, Presiden Jokowi kerap mendengungkan perbaikan di sektor pelabuhan,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menegaskan mayoritas fraksi dalam Panitia Khusus Angket Pelindo II setuju mengangkat Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua Pansus, setelah melalui proses konsultasi dan lobi.
“Setelah diadakan konsultasi dan lobi dengan perwakilan fraksi, ditetapkan dan disahkan Ketua Panitia Angket Pelindo II adalah Rieke Diah Pitaloka,” katanya di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (15/10).
Dia menjelaskan, rapat perdana Pansus Angket Pelindo II yang dipimpinnya juga menyepakati tiga Wakil Ketua Pansus Pelindo II.
Menurut dia, ketiga wakil ketua tersebut adalah Aziz Syamsuddin (F-Golkar), Desmond J Mahesa (F-Gerindra), dan Teguh Juwarno (F-PAN).
“Mereka sudah ditetapkan dan palu sidang sudah saya serahkan dan dalam waktu 60 hari akan dilaporkan pada sidang paripurna hasil pansus ini,” ujarnya.
Dia menjelaskan, proses pemilihan pimpinan Pansus itu, fraksi-fraksi mengirim nama-nama dan ada usulan dengan sistem paket. Menurut dia, berdasarkan hasil lobi dan konsultasi, mengerucut pemilihan pimpinan Pansus dengan sistem paket.
Beberapa hal yang akan jadi titik tekan dalam Pansus Pelindo II, di antaranya, perpanjangan kontrak, penjualan lapak, perlakuan semena-mena pada karyawan dan dwelling time.
Proses Pansus Pelindo II akan dibuat secara terbuka agar masyarakat bisa ikut memantau pansus tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
