Pimpinan partai NasDem dan PKB harus mengevaluasi kinerja Mentan dan Mendag, termasuk Golkar yang menyorongkan Prof. Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan, guna mengatasi kisruh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Perintah Impor (SPI) hortikultura tersebut.
Ukuran Kinerja Partai
Maka dari itu, Lisman mengatakan elit partai politik harus memperhatikan tata kelola demokrasi atau democratic governance. Karena menurut dia, akuntabilitas dan transparansi menjadi ukuran bagi kinerja partai politik.
“Itu jadi ukuran bagi kinerja partai politik, rakyat tentu sudah mengerti. Akuntabilitas walau rakyat tidak bisa menyebut definisinya, tapi rakyat sudah mengerti kan,” jelas dia.
Sama halnya, pengamat politik Prof. Warian Yusuf menguraikan sejak awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menjunjung tiga kriteria utama untuk susunan kabinetnya, yakni bersih dari korupsi, loyalitas tinggi, dan konsisten menjalankan program pemerintah.
Mengemukanya skandal ini, memberatkan usaha Presiden Jokowi menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan upaya melayani rakyat. Presiden juga semestinya harus bersikap tegas mengganti pembantu atau menteri yang diduga tidak bersih dari tindak korupsi karena sudah tidak memenuhi kriteria.
“Tapi, kalau di kementerian ada yg menyimpang. Misalnya di perdagangan atau di kementerian manapun berarti dia melanggar komitmen yang pertama yakni tidak bersih dari KKN Itu maka harus direshuffle, karena sudah tidak memenuhi kriteria itu,” tutur Warian.
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengungkapkan bahwa persoalan RIPH dan SIP hortikultura bukan kewenangan dari kementan namun tanggung jawab Kemendag.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
