Pengamat: Pemerintah Harus Batasi Kendaraan Pribadi untuk Atasi Polusi

Jakarta, Aktual.com – Devie Rahmawati, seorang Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia, menyoroti masalah polusi udara di wilayah Jakarta dan menekankan perlunya pemerintah mengambil langkah tegas dalam membatasi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu penyumbang besar polusi udara.

“Kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi harus dibatasi melalui berbagai aturan pemerintah agar tidak meningkatkan emisi yang merusak kualitas udara,” kata Devie dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Senin.

Menurut Devie, situasi polusi udara di Jakarta semakin memburuk. Hal ini diperlihatkan oleh indeks kualitas udara yang mencapai angka tinggi, yakni 153, yang menunjukkan kondisi udara tidak sehat. Data ini dapat ditemukan di website IQAir.

Indeks polusi udara yang tinggi ini diprediksi akan berlanjut beberapa hari ke depan karena mobilitas kendaraan pribadi kembali meningkat setelah berakhirnya kebijakan WFH (Work From Home).

Devie juga mencatat bahwa masih banyak warga Indonesia yang menggunakan kepemilikan kendaraan pribadi sebagai simbol status sosial tinggi tanpa menyadari dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan.

Di negara maju, menurutnya, kepemilikan kendaraan pribadi dibatasi dengan pajak yang tinggi, disertai dengan sistem transportasi umum yang baik.

“Jika mayoritas warga beralih ke kendaraan umum, maka kualitas udara di Jakarta dapat segera membaik, yang tentunya menguntungkan kesehatan masyarakat,” tambah Devie.

Dalam jangka panjang, Devie berpendapat bahwa pemerintah harus membuat aturan yang lebih ketat terkait penggunaan dan kepemilikan kendaraan pribadi.

“Pemerintah perlu membuat kebijakan yang terarah, banyak pakar telah membahas hubungan antara penggunaan kendaraan pribadi dan polusi udara,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Firgi Erliansyah