Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memutuskan untuk membatalkan pembangunan pelabuhan Cilamaya dan memindahkan lokasi pembangunan pelabuhan ke lokasi yang lebih jauh ke timur.
Menanggapi hal itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan bahwa Pemerintah harus tetap bisa menjamin kelanjutan pembangunan pelabuhan guna mendukung visi Presiden Joko Widodo yakni membentuk ‘poros maritim’.
“Untuk mewujudkan poros maritim, negeri ini butuh pembangunan Pelabuhan-pelabuhan laut yang handal dan memenuhi persyaratan yang merata di seluruh wilayah NKRI,” kata Sofyano dalam pesan singkatnya kepada Aktual, Jakarta, Jumat (3/4).
Ia menuturkan, rencana pembangunan pelabuhan harus tetap diwujudkan, tetapi tidak pada lokasi yang sudah dibatalkan Pemerintah.
“Itu sesuai dengan penegasan Wapres RI bahwa Cilamaya tidak dibatalkan tetapi lokasinya yang bergeser. Pelabuhan Cilamaya (atau apapun nama dan dimanapun lokasinya) harus segera dibangun guna menambah jumlah pelabuhan di negeri ini yang kapasitasnya bisa sama atau melebihi Pelabuhan Tanjung Priok,” imbuhnya.
Sofyano mengingatkan, Pemerintah tidak boleh tunduk terhadap intervensi dari pihak manapun dalam mewujudkan program kerjanya yang pro rakyat.
“Pemerintah tidak boleh tunduk dengan tekanan siapapun untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan. Setiap Upaya yang menghalangi terwujudnya pembangunan pelabuhan harus dinilai sebagai sikap anti pembangunan,” tandasnya.
Seperti diketahui, rencana tersebut dibatalkan setelah Pemerintah beserta pejabat terkait menggelar rapat mengenai proyek Pelabuhan Cilamaya.
Dalam rapat yang digelar di Kantor Kepala Desa Tanjung Raya tersebut Dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Maritim Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago, Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
