Jakarta, Aktual.co — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa Pemerintah lebih mengutamakan untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dibanding menjaga perekonomian secara keseluruhan.
Hal ini dikarenakan kebijakan Pemerintah terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.
“Sepertinya pemerintah ini melihat secara parsial saja. Hanya menjaga fiskal, tidak melihat ekonomi secara keseluruhan,” kata Direktur Indef Enny Sri Hartati kepada wartawan, Jakarta, Jumat (3/4).
Menurutnya, sejak awal pemerintah hanya mempertegas fungsi pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebagai bentuk menjaga kesehatan APBN namun tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur sehingga kebijakan itu menimbulkan dampak-dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan.
“Ini nanti mempunyai dampak beban untuk kalangan menengah ke bawah,” ucapnya.
Untuk itu, dirinya menyarankan Pemerintah agar menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat. “Pemerintah harus siap-siap harga secara luas fluktuatif,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
