Medan, Aktual.co — Pengamat sosial politik Universitas Sumatera Utara (USU), Dadang Darmawan mengatakan bahwa terkait berbagai isu-isu sosial di masyarakat, pemerintah lebih terlihat seperti ‘pemadam kebakaran’ ketimbang melakukan tindakan antisipasi dan pencegahan.
Hal itu dikatakan Dadang kepada Aktual.co di Medan, Minggu (24/5), ketika ditanya komentarnya terkait persoalan beras plastik yang merebak di berbagai daerah di Indonesia.
“Harus ada investigasi terlebih dahulu oleh pemerintah, sehingga kesannya tidak lagi, seperti pemadam kebakaran. Karena saya lihat lebih banyak, isu (di Indonesia) ini setelah terjadi baru pemerintah bertindak,” tandas Dadang.
Menurut Dadang, persoalan beras plastik yang meresahkan banyak kalangan adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
“Saya tetap menganggap bahwa isu beras plastik ini mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena tataniaga beras ini, selama ini dipegang pemerintah,” kata Dadang.
Dimana, lanjut Dadang, pemerintah termasuk Balai Pengujian Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan, yang dinilai tidak merespon dengan cepat isu soal beras plastik itu.
“Pemerintah memiliki Balai Pengujian Obat dan Makanan (BPOM), maka pemerintah yang harus merespon dengan cepat beras plastik ini. Karena itu, apakah benar atau tidak, itu harus menjadi tanggung jawab resmi pemerintah. Saya setuju harus ada pengujian berkala makanan yang beredar di lapangan. Jadi bukan sudah terjadi baru ada pengujian. Itu yang kita sesalkan,” tukasnya.
Menurut Dadang, merebaknya beras plastik hingga ke pasaran, murni adalah kesalahan pemerintah. Dimana korban yang paling besar, dirasakan oleh konsumen, pedagang dan petani.
“Ini piur dan murni kesalahan pemerintah. Konsumen paling dirugikan, produsen dan petani, pasti, karena kita melihat 30 persen penurunan daya beli masyarakat di beras karena isu itu. Dan pedagang beras sangat dirugikan sekali dengan isu itu,” ungkapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
