Jakarta, Aktual.co —Perundingan antara Pemprov DKI dengan para operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi (APTB) untuk nego tarif rupiah per kilometer yang berakhir gagal, dianggap tidak perlu terjadi.
Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto menyarankan, harusnya Pemprov DKI mengalah kepada operator APTB di perundingan.
Alasannya, APTB sudah beroperasi beberapa tahun. Sehingga si operator dianggap ada di ‘atas angin’ lantaran keberadaannya sudah dibutuhkan pengguna dan tidak bisa semudah itu mengganti sistem pembayaran. “Karena itu menurut saya yang ngalah harusnya Pemprov DKI. Mereka mau enggak mau ya harus sedikit ngikutin maunya APTB,” tutur Yoga, saat dihubungi Kamis (7/5) malam.
Sambung Yoga, silang pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dengan Organda soal rupiah/kilometer APTB juga dianggapnya salah kaprah. Sebab menurut aturan, besaran tarif rupiah per kilometer harusnya didapat dari hasil lelang dan bukan negosiasi. “Kecuali kalau Pemprov sudah merevisi aturannya,” ujar dia.
Kalaupun negosiasi dilakukan, kata dia, cara juga bukan seperti tawar menawar ala di pedagang kaki lima seperti itu. Melainkan kedua belah pihak saling membuka asal muasal munculnya angka yang mereka ajukan. “Harus dibuka hitungan PT Transjakarta kenapa bisa Rp 15.000 dan operator Rp 18.000. Masing-masing sepakati struktur biayanya apa saja, apa saja komponen dan besaran yang diambil dan mana yang didrop. Jangan pakai cara nawar baju di kaki lima,” sindir dia.
Dengan cara-cara penawaran yang digunakan kedua belah pihak, Yoga curiga mereka memang tidak benar-benar berniat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta.
Artikel ini ditulis oleh:
