Begitu pula jika Demokrat setuju berkoalisi dengan Gerindra tanpa posisi cawapres. Berapa banyak kursi menteri yang dianggap sepadan untuk diberikan kepada Demokrat jika mereka menang. Bagaimana juga dengan sistem pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing parpol terkait pengadaan logistik Pilpres.
“Kira-kira pembicaraan seputar hal itu yang saya duga akan dibicarakan oleh Prabowo bersama SBY nanti malam,” tambahnya.
Soal “power sharing” dan penyediaan logistik Pemilu ini publik harus paham bahwa yang demikian itu merupakan hal yang lumrah dibicarakan oleh partai politik manapun yang akan membangun suatu koalisi. Di kubu petahana pun kedua isu itu menjadi agenda pembahasan.
Masalahnya, kata Sad, isu mengenai “power sharing” selama ini selalu ditutup rapat-rapat oleh partai politik. Mereka menganggap isu itu tabu untuk dikemukakan secara terbuka kepada publik, sebab mereka khawatir akan dituding melakukan politik transaksional atau politik “dagang sapi”. Disini salahnya parpol.
“Menurut saya isu ‘power sharing’ justru harus dipandang sebagai hal yang biasa saja dalam politik sebagai derivasi dari fungsi rekrutmen partai politik. Itu praktik yang sah dalam suatu negara demokrasi,” ucapnya.
Jangan rakyat dibodohi. Ke publik bilang tidak ada bagi-bagi kursi karena koalisi dibangun tanpa syarat, tetapi diam-diam di internal koalisi justru sibuk kasak-kusuk atau bahkan “baku-hantam” untuk berebut kursi dan posisi, tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
