“Maka harus ada keseimbangan. Di program Jokowi, keseimbangan itu disebut tata kelola pembangunan ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu upaya untuk menstabilkan daya beli,” tuturnya.
Disisi lain pengamat politik Emrus Sihombing berpendapat, isu utang selalu disebut dalam politik ekonomi pemerintahan. Menurutnya, tidak ada satupun pemerintahan di Indonesia yang tidak berutang.
“Semua (presiden) membuat utang, hanya sejauh mana utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk korupsi. Jangan menggunakan kekuasaan untuk koruptif sehingga utang tidak digunakan dengan baik. Saya berpendapat, tidak ada yang tanpa utang. Kalau utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira tidak masalah,” ujarnya.
Emrus juga berpendapat target pertumbuhan ekonomi yang tidak tercapai sudah cukup beralasan. “Menurut saya, pertumbuhan ekonomi sudah luar biasa 5 persen, karena di sisi lain ada pembangunan infrastruktur dan faktor eksternal,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
