Banda Aceh, Aktual.co — Pengamat politik dan hukum dari Aceh, Nazaruddin Ibrahim menyatakan kendala utama dalam Pilakda serentak 9 Desember 2015 di Indonesia adalah dana.
Sejauh ini, sekitar 60 kabupaten/kota yang masuk gelombang Pilkada serentak tahun ini belum memplot dana Pilkada.
“Pilkadasung dalam istilah saya Pilkada bersamaan kali ini merupakan ujian besar untuk pemerintah dan KPU. Kesiapan pemerintah soal dana, infrastruktur, aktor politik dan penyelenggara harus dipastikan di semua daerah,” ujar Nazaruddin kepada Aktual.co, Selasa (28/4).
Disebutkan, jika melihat kondisi saat ini, pemerintah seakan belum siap melaksanakan Pilkada bersamaan. Seharusnya, pemerintah pusat dan kabupaten/kota ditambah KPU segera mempersiapkan seluruh infrastruktur.
“Kita bicara Pilkada berintegritas, maka harus dipastikan bahwa penyelenggara berintegritas, peserta berintegritas, partai politik pengusung, pemilih juga berintegritas. Untuk mewujudkan itu, maka persiapan pilkada berintegritas itu harus dimulai sedini mungkin,” ujarnya.
Pemilih harus merasa nyaman ketika datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Harus ada kesukacitaan dalam Pilkada. Selama ini, yang terjadi adalah meningkatnya eskalasi kriminal, intimidasi dan lain sebagainya.
Pilkada bersamaan merupakan amanah UU No 8/2015 tentang Pilkada yang menyebutkan Pilkada bersamaan dibagi dalam tiga gelombang yaitu gelombang, pertama Desember 2015, gelombang kedua Februari 2017 dan Pilkada gelombang ketiga tahun 2018.
Artikel ini ditulis oleh:
