Makasar, Aktual.co — Keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta yang dipimpin HR Agung Laksono ditengarai akan membuat masalah baru di tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar setiap daerah.
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Makassar, DR Adi Suryadi Culla M.A, mengatakan bahwa keputusn Menkumham sudah bisa dipastikan akan membuat DPD Golkar di setiap daerah bergejolak.
“Saya kira dualisme tidak bisa dielakkan lagi, keputusan Kemenkunham sangat berpengaruh,” katanya kepada oleh Aktual.co Rabu sore (11/3). Adi Suryadi Culla menuturkan, sebelum keputusan ini dikeluarkan oleh Kemenkumham, DPD Golkar di daerah masih punya kemampuan untuk mensterilisasi konflik dan DPD Golkar secara umum masih solid sehingga perseteruan di DPP tidak berefek konfrontatif seperti di partai PPP pada tingkatan DPD.
“Dengan perkembangan terbaru saya kira dipastikan suasana DPD akan menjadi keruh. Karena kubu Agung Laksono akan membentuk kepengurusan baru di tiap tingkatan DPD. Alasannya karena Agung Laksono tidak akan diakui oleh pemerintah jika tidak secepatnya membentuk struktur kepengurusan dibawah pimpinan Agung Laksono di tingkatan DPD, tentu ini akan memperuncing masalah di internal kader-kader Golkar di daerah,” tuturnya. Dimintai tanggapannya soal kisruh DPP Golkar merupakan bagian dari intervensi pemerintah, dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS ini tidak ingin berspekulasi terlalu jauh.
“Secara vulgar pemerintah untuk melakukan intervensi saya kira tidak mungkin, apalagi kita melihat akan banyak resiko yang dihadapi, rumit bagi pemerintah secara semena-semena. Tetapi indikasi kesana ya bisa jadi merujuk pada celah aturan yang bisa dimainkan. Apalagi tentu kita ketahui kondisi ini ada kaitan antara partai KIH dan KMP. Jadi sepertinya lebih cenderung ini ada intervensi partai pendukung pemerintah atau KIH yang ikut bermain,” jelasnya.
Apalagi, lanjut lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa yang sah adalah yang sudah diakui pemerintah tentu sangat berpengaruh.
“Kondisi ini tentu menguntungkan kubu Agung Laksono dan Pemerintah, yang buntung adalah kubu ARB. Dan ini akan membuat kader Golkar di daerah menjadi galau,” lanjutnya. Olehnya itu, menurut Adi Suriadi Culla, perlu sesegera mungkin kader Golkar di tiap daerah bersiap untuk menghadapi situasi rumit ini. Karena tentunya ini akan menimbulkan kegaduhan politik di daerah.
“Kader di daerah semestinya harus memahami bahwa kondisi DPP Golkar saat ini merupakan proses politik yang bersifat demokratis. Harapannya bahwa dualisme kepengurusan yang terjadi nantinya di tiap daerah tidak lahir dari proses konfrontasi tapi lebih kepada sebuah konsensus antara kedua kubu. Pembentukan dualisme harus diterima sebagai hasil konsensus. Toh yang akan masuk di kepengurusan versi AL atau ARB nantinya adalah orang-orang Golkar. DPD Semestinya menjalin dialog untuk menghadapi masalah ini secepatnya,” paparnya.
Artikel ini ditulis oleh:
