Jakarta, Aktual.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memanggil Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional saat ini terkait polemik beras.
Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/9), Agus mengatakan, Menko Perekonomian Darmin Nasution seharusnya memanggil Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Dirut Bulog untuk memverifikasi data beras nasional saat ini.
“Yang punya tupoksi impor atau ekspor itu Menteri Perdagangan. Dia bisa impor untuk komoditas khususnya, ketika ada rekomendasi dari kementerian teknis, Menteri Pertanian. Karena itu kan urusannya ke pertanian. Jadi Menteri Perdagangan tidak akan mengimpor komoditas yang diperlukan tanpa rekomendasi Menteri Pertanian,” kata Agus.
Dia melanjutkan, perlu dicari tahu kebenaran data yang dimiliki Kementerian Pertanian. “Saya ngobrol dengan pengumpul data (pertanian) dari IPB (Institut Pertanian Bogor), data itu kalau ada puso (gagal panen), banjir, kerusakan sampai 50 persen, tidak boleh menaruh angka 50 persen. Jadi di sini saya menyimpulkan, bahwa di situ ada persoalan pada data pertanian kita,” terang Agus.
Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing pada kesempatan berbeda, mengatakan, rakor merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh tiap kementerian/lembaga untuk mengambil keputusan. Apalagi untuk memutuskan kebijakan impor pangan seperti pemenuhan beras masyarakat. Tujuannya, data impor terkoordinir dengan baik. Rakor justru penting, untuk mencegah adanya perbedaan data yang dimiliki oleh lembaga terkait.
“Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog harus melakukan rakor. Itu kan sudah protap,” kata Emrus.
Menurutnya, kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat sangat dinamis. Makanya, rakor berfungsi untuk memberikan keputusan yang tepat mengikuti perubahan dunia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sering meleset. Karena itu, pemerintah melakukan impor.
Memanasnya kisruh impor beras antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuat DPR mendorong diadakan rapat dengar pendapat gabungan. Diharapkan Mendag dan Dirut Bulog hadir dalam rapat yang segera diadakan itu.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
