Banda Aceh, Aktual.co —Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengumumkan nama-nama calon menteri yang akan mengisi pos menteri dalam kabinetnya ke publik. Pasalnya, publik berhak mengetahui siapa calon menteri yang akan mengisi pos kementerian selama lima tahun ke depan.

Hal itu ditegaskan pengamat politik dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Rizwan Haji Ali kepada Aktual.co, Selasa (21/10). “Nominasi nama menteri harus diumumkan ke publik. Diumumkan bukan untuk ditetapkan. Sehingga, publik bisa memberikan masukan tentang track record calon menteri itu,” sebut Rizwan.

Disebutkan, kabinet Jokowi harus diisi oleh orang-orang yang bersih, jujur, dan ahli di pos kementerian yang akan dipimpinnya. Sehingga, bisa bekerja keras untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Selain itu, sambung Rizwan, publik telah memberikan kepercayaan pada Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Sehingga, diharapkan Jokowi tidak mengecewakan rakyat dengan menempatkan menteri yang tidak jujur atau tersangkut dalam kasus korupsi.

“Menteri memang hak prerogatif presiden. Namun, lebih bijak jika Jokowi membuka ruang untuk publik melihat siapa saja yang menempati pos menteri itu,” ujarnya.

Ditambakan, nama-nama calon menteri yang telah diberikan ke KPK dan PPATK serta telah diberi catatan oleh KPK dan PPATK idealnya menjadi pertimbangan Jokowi.

“Jika tidak menjadi pertimbangan dan memaksakan orang-orang bermasalah masuk kabinet, buat apa Jokowi harus repot meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak calon menteri itu,” sebut Rizwan.

 Alumnus University Kebangsaan Malaysia (UKM) ini sepakat Jokowi secepatnya mengumumkan nama calon menteri dalam kabinet mendatang.

()