Kupang, aktual.com – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang mengatakan tugas penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur cukup berat dalam melanjutkan program pembangunan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.
“Di tengah tekanan fiskal akibat pinjaman daerah maka kondisi keuangan daerah tidak dalam kondisi baik. Kondisi seperti ini membutuhkan tangan dingin untuk mengelola pembangunan dalam keterbatasan. Maka sebagai orang pusat, kita berharap perjuangan Pak Ayodhia yang maksimal untuk mendapatkan dana dekon untuk membiayai pembangunan di daerah ini,” kata Ahmad Atang di Kupang, Selasa (5/9).
Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan pelantikan Ayodhia Kalake sebagai Penjabat Gubernur NTT pada Selasa (5/9), di Jakarta, dan tantangan kepemimpinannya dalam membangun NTT di tengah tekanan fiskal akibat pinjaman daerah.
Ayodhia Kalake adalah putra Adonara, Flores Timur, yang lahir dan besar di Bandung. Saat ini Ayodhia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menurut dia, meskipun kelahiran Bandung dan menjalani hidupnya di luar NTT, masyarakat NTT perlu memberikan apresiasi atas penunjukan Ayodhia karena penjabat gubernur sebelumnya justru datang dari luar NTT.
Pengajar ilmu politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu menambahkan selama lebih kurang setahun menjadi penjabat gubernur, masyarakat NTT menaruh harapan besar kepada Ayodhia.
“Kita berharap beliau mampu mendorong akselerasi pembangunan dan menciptakan pertumbuhan serta mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, stunting, perdagangan orang dan pendidikan di NTT,” tambah Ahmad Atang.
Wakil Ketua DPRD NTT Inche Sayuna secara terpisah mengatakan Ayodhia G.L. Kalake bisa meninggalkan kesan baik sekalipun hanya setahun memimpin NTT.
“NTT punya banyak persoalan saat ini, teristimewa kondisi keuangan yang sangat tertekan, sehingga dengan pengalaman dan jaringan yang dimiliki, Ayodhia Kalake diyakini bisa memberi jalan keluar yang paling baik untuk mengatasi masalah di NTT,” katanya.
Ia menambahkan DPRD sebagai lembaga mitra sungguh berharap ada sinergi yang baik antara penjabat gubernur dan legislatif, serta ada komunikasi politik yang berimbang dan bertanggung jawab untuk pengendalian kebijakan pembangunan yang responsif dan sensitif terharap harapan rakyat.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Rizky Zulkarnain
