Jakarta, Aktual.co —Silang pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dengan Organda soal rupiah/kilometer Angkutan Perbatasan Terintegrasi (APTB) dinilai salah kaprah. Nego besaran tarif rupiah per kilometer dianggap tidak perlu terjadi.
“Kalau menurut aturan, seharusnya angka Rupiah per kilometer itu didapat dari hasil lelang, bukan negosiasi. Kecuali kalau Pemprov sudah merevisi aturannya,” ujar Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adiwinarto, saat dihubungi Kamis (7/5) malam.
Kalaupun negosiasi dilakukan, kata Yoga, harusnya tidak dilakukan laiknya proses tawar menawar di kaki lima. Melainkan kedua belah pihak saling membuka asal muasal munculnya angka yang mereka ajukan.
“Harus dibuka hitungan PT Transjakarta kenapa bisa Rp 15.000 dan operator Rp 18.000. Masing-masing sepakati struktur biayanya apa saja, apa saja komponen dan besaran yang diambil dan mana yang didrop. Jangan pakai cara nawar baju di kaki lima,” sindir dia.
Dengan cara-cara penawaran yang digunakan kedua belah pihak, Yoga curiga mereka memang tidak benar-benar berniat mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah transportasi di Jakarta.
Diketahui, para operator APTB yang diwakili Organda DKI tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Pemprov DKI, yaitu sekitar Rp 14.000 – Rp 15.000 per kilometer. Sedangkan Organda meminta tarif Rp 18.000 per kilometer.
Pasca kegagalan perundingan, bukan cuma organda yang dituding Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Para operator APTB pun tak luput dari sasarannya. Selain dianggap merupakan hasil dari kebijakan yang salah dari oknum Pemprov DKI, Ahok juga ngotot hapus trayek APTB di daerah penyangga. Untuk digantikan dengan armada TransJakarta.
Kata dia, Pemprov DKI siap gelontorkan dana besar hingga triliunan untuk lebarkan trayek TransJakarta masuk kota-kota penyangga, gantikan APTB. Ahok pun sudah sesumbar keinginannya pasti disambut baik pemerintah daerah di kota penyangga yang mengelilingi DKI Jakarta. “Mereka butuh berapa? Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun, kami siap berikan. Bupati, walikota, semua teman baik. Mereka pasti mau Transjakarta masuk wilayahnya. Jadi, bukan APTB yang masuk Jakarta,” ujar Ahok.
Artikel ini ditulis oleh:
