Jakarta, Aktual.co — Pemerintah perlu mengembangkan strategi persuasif melalui pendidikan untuk menangkal penyusupan berbagai doktrin radikalisme yang cenderung bermuara pada terorisme. Demikian dsampaikan sosiolog Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito.
“Strategi pembasmian terorisme dengan mengandalkan kekuatan Densus 88 Antiteror hanya menjadi penghambat sesaat regenerasi teroris,” kata Arie di Yogyakarta, Jumat (2/1).
Pemerintah, kata dia, perlu segera mempersiapkan strategi pendekatan persuasif yang dapat ditempuh melalui penguatan karakter sosial dalam pendidikan di sekolah. Pendekatan tersebut memuat nilai-nilai misalnya tentang memperkuat keharmonisan antarwarga serta menghargai perbedaan.
“Dengan penguatan karakter sosial tersebut remaja akan terbentengi untuk menerima doktrin-doktrin yang mengarah pada radikalisme,” kata dia.
Menurut Arie, penyebaran paham radikalisme akan selalu ada jika pemerintah masih mengandalkan metode yang sama dalam memberantas radikalisme.
Apabila dicermati, menurut dia, berbagai gerakan transnasional di Indonesia hingga saat ini masih bebas menyebarkan ideologi mereka termasuk radikalisme terhadap generasi muda.
“Mereka akan terus melakukan regenerasi dengan penyebaran ideologi-ideologi mereka bagi generasi muda,” kata dia.
Selain itu, ketegasan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakan hukum juga diperlukan karena kerusakan sistem hukum secara tidak langsung akan membuka peluang paham terorisme terus bermunculan.
Meski demikian, Arie menilai bahwa munculnya gejolak aksi kekerasan termasuk terorisme juga dapat didorong oleh kesenjangan kesejahteraan atau perekonomian yang terjadi di tengah masyarakat.
“Dengan kemiskinan atau kesenjangan sosial juga dapat membangkitkan gerakan radikalisme yang menjadi bibit terosrisme,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
