Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo telah resmi merombak kabinet kerjanya. Meski begitu, dipertahankannya nama Sudirman Said yang menjabat sebagai Menteri ESDM menuai kritikan dan kekecewaan terhadap Pemerintah dari berbagai kalangan.
Pengamat Energi Yusri Usman menuturkan bahwa memang reshuffle Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Hal itu sepenuhnya menjadi hak sekaligus tanggung jawab Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia.
“Itu hak prerogatif Presiden dalam menentukan pembantunya mana yang direshuffle mana yang tidak atas kinerjanya,” ungkap Yusri kepada Aktual di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurutnya, hasil reshuffle bisa jadi menurut Presiden sudah memuaskan akan tetapi menurut publik tidak demikian. “Ya itu menjadi tanggung jawab Presiden kepada publik,” ujar dia.
Menyikapi nama Menteri ESDM Sudirman Said, Yusri mengatakan, sepatutnya nama itu layak juga dicopot jabatannya. Mengingat, cukup banyak kebijakannya di sektor ESDM kerap menimbulkan kontroversi.
“Kalau melihat soal izin eksport konsentrat Freeport , sharedown 30% saham Pertamina di blok Mahakam dan dugaan pat-gulipat jual minyak mentah Banyu Urip yang saat ini lagi disidik oleh Kejaksaan Agung, ya sudah bisa jadi dasar pertimbangan Presiden untuk me-reshuffle-nya,” tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari ini Jokowi mengangkat Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai MenkoPolhukam menggantikan Tedjo Eddy Purdjianto, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo, dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel.
Adapun Menteri Bappenas kini dijabat oleh Sofyan Djalil yang menggantikan Andrinof Chaniago, serta Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.
Artikel ini ditulis oleh:
