Jakarta, Aktual.co —Pengamat Amir Hamzah menilai ada upaya dari satu kelompok pengusaha untuk ‘memonopoli’ proyek di DKI.
Meski tidak menyebut kelompok usaha mana yang dimaksudnya, Amir justru mengatakan upaya ‘penyusupan’ dilakukan pasca DPRD DKI diterpa isu korupsi UPS. Dia menduga, ‘kekuatan’ DPRD yang melemah usai kasus UPS, menjadi celah bagi pengusaha untuk masuk.
“Pembangunan kota tua, reklamasi pinggir pantai, itu menjadi bukti adanya dugaan memonopoli oleh salah satu perusahaan swasta. Ini harus juga diawasi oleh aparat penegak hukum,” kata dia, saat ditemui di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (25/5).
Tudingan Amir berlanjut. Kata dia, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sengaja menciptakan suasana kisruh di APBD DKI 2015. Sehingga memudahkan si pengusaha untuk masuk memonopoli sejumlah proyek di Jakarta. Kepolisian pun dimintanya ikut usut hal ini.
“Harusnya pihak kepolisian tidak hanya fokus pada kasus UPS. Persoalan lain seperti Raperda dan pelaksanaan proyek di DKI harus pula diselidiki,” kata dia.
Beberapa waktu lalu, Amir juga pernah melontarkan tudingan senada. Yakni saat diskusi di DPRD DKI pertengahan April lalu.
Saat itu dia menyebut soal “Naga 9” saat bertutur mengenai latar belakang diberikannya izin reklamasi oleh Ahok ke salh satu perusahaan.
Kata dia, terbitnya ijin reklamasi ke Podomoro tidak bisa dilihat semata karena proyek reklamasi saja. Melainkan ada agenda dari sekelompok taipan yang dikenal dengan sebutan ‘Naga 9’. Kelompok itulah yang punya rencana besar tentang arah pembangunan di Jakarta, setidaknya begitu kata Amir.
Lanjut dia, oleh si Naga 9 itu kawasan di Jakarta akan dibuat berbentuk naga. Kawasan Pluit, Jakarta Utara bakal menjadi kepala si naga. Kawasan pantai utara di Teluk Jakarta menjadi buntutnya. Sedangkan kawasan tengah yang akan menjadi perut naga tak lain kawasan Kota Tua di Jakarta Barat.
Artikel ini ditulis oleh:
