Jakarta, Aktual.com – Wacana penerapan electronic road pricing (ERP) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk mengurai macet kembali mendapat kritikan. Pasalnya, program tersebut tak cukup dilakukan dengan pembangunan infrastruktur saja.
Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono mengatakan, untuk bisa menerapkan program tersebut, Pemprov DKI harus bersinergi dengan lembaga terkait lainnya seperti, kepolisian dan Dinas Pendapatan Pajak (DPP).
“Salah satu pendukung operasional ERP, semua kendaraan harus sesuai data kepemilikan. Kepolisian saya dengar membuka diri untuk integrasi, tetapi DPP masih enggan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (2/2).
Apabila tidak ada integrasi, Leksmono mengingatkan, program jalan berbayar tersebut sulit terealisasi.
Diketahui, Pemprov DKI berencana menerapkan ERP pada 2016, setelah tertunda sekian tahun. Untuk mempercepat program itu, Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) kini sedang menyelesaikan lelang investasi pemasangan ERP.
Sekretaris Dishubtrans DKI, Sigit Widiatmoko menyatakan, pihaknya kini tinggal meminta masukan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. “Sejauh ini, dokumen sudah tidak ada masalah,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
