Jakarta, Aktual.com – Rencana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengundang banyak kontra di berbagai kalangan, termasuk pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Salah satu SPBU yang menolak dihapuskannya premium di Jakarta adalah SPBU 34-13418, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa Jakarta Timur.
Husin, petugas yang mengawasi SPBU tersebut mempertanyakan rencana kebijakan tersebut. Pasalnya, premium merupakan kebutuhan pokok masyarakat luas. Artinya, bila dihapuskan hal itu dapat menyebabkan penurunan omset yang besar terhadap SPBU yang diawasinya.
“Premium biasanya aja isi 14-16 ton perhari. Ya kalau diilangin coba aja 7.050 dikaliin 16.000 liter sehari. Rugi gede kita,” ucap Husin kepada Aktual.com di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (4/1).
Husin melanjutkan, para konsumen premium di tempatnya rata-rata adalah warga Bekasi yang bekerja di Jakarta, yang mengisi saat melewati SPBU-nya.
“Pasti gak ada yang ngisi di sini. Pasti yang biasanya lewat udah ngisi di Bekasi,” imbuhnya.
Lanjut Husin, dirinya merasa aneh dengan wacana Ahok yang ingin menghapuskan premium di Jakarta dengan alasan menghilangkan subsidi BBM. Pasalnya, harga premium itu sendiri tidak begitu jauh dengan harga pertalite yang tidak menerima subsidi.
“Lihat aja pertalite sama premium, harganya gak beda jauh. Maksudnya apa ngilangin premium Ahok itu? Kalau subsidi, mana subsidinya? Orang harga premium aja udah ngikutin harga minyak dunia. Aneh dia (Ahok),” tuturnya.
Lebih lanjut, bilamana Ahok bersikukuh ingin menghapuskan premium di Jakarta, maka sama halnya Ahok sedang melakukan pengangguran bagi pegawai-pegawai di SPBU.
“Itungan pom-pom bensin itu, kalau penjualan naik ada penambahan karyawan. Ya kalau penjulannya turun berarti pengurangan karyawan. Ya kalau premium gak ada ya gak ada pemasukkan, karyawannya berkurang,” ucapnya.
“Nah kalau penggangguran bertambah, bisa jamin gak dia (Ahok),” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
