Jakarta, Aktual.com – Negara harus segera mengoreksi pengelolaan sumber daya alam yang saat ini lebih melayani pasar ketimbang rakyatnya sendiri.
Pendapat itu disampaikan pegiat Sajogo Institute Siti Maimunah berkaitan dengan perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.
“Sudah waktunya negara mengoreksi pengurusan kekayaan alam yang semata melayani pasar,” ujar dia, kepada Aktual.com, usai diskusi bertema ‘Kasus Freeport dan Penataan Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam’ di Senayan, Jakarta, Jumat (11/12).
Menurut dia, sebaiknya setelah kontrak Freeport habis, pemerintah berani untuk menutup dulu pertambangan di Papua. Sampai pemerintah punya konsep yang jelas untuk mengelola sumber daya alam, dan sudah melalui tahapan mendengarkan suara rakyat Papua.
“Misalnya, dengan konsultasi ke rakyat Papua mau apa persiapan dua tahun ini. Agar kita tidak dejavu (mengulang hal yang sama) lagi. Nanti tahun 2021 ada kaya gini lagi. Asli, kita tuh seperti dipermalukan dan Freeport tuh ketawa-ketawa aja di Amerika sana,” ujar dia.
Sebelumnya, saat berbicara di diskusi, Profesor Dawam Raharjo berpendapat harusnya Pemerintah Indonesia tidak usah takut jika Freeport hengkang. Dia yakin rakyat Indonesia pasti bisa mengelola tambangnya sendiri.
“Biar saja Freeport pergi. Kita bisa kok menjalankan tambang emas. Orang-orang tradisional bisa menjalankan tambang emas di Cikotok. Di sepanjang Gunung Kidul itu juga orang-orang tradisional. Jadi ambil alih saja freeport,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
