Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai kebijakan sentralistik yang dibuat pemerintah untuk mengawasi dana desa telah mencederai Nawacita kemandirian desa.
Menurutnya, pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar untuk menghasilkan desa yang mandiri ternyata telah dicederai oleh pemerintah sendiri. “Praktik pengelolaan dana desa masih bersifat top down dan diintervensi pusat,” ujar Fachrul Razi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/4).
Disebutkan, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah melimpahkan kewenangan pembangunan pada masing-masing desa di Indonesia. Namun sayang, lanjutnya, pemerintah masih memilih kebijakan yang bertentangan dengan hal tersebut, sehingga seperti tak ingin melepaskan.
“Padahal dalam UU Desa ingin mengajarkan desa-desa di Indonesia untuk tumbuh mandiri secara ekonomi dan seluruh warganya bisa turut berpartisipasi pada pembangunan. Banyak daerah membutuhkan kebijakan khusus berkenaan karakteristik setempat. Namun beberapa usulan darrah malah tertolak karena pemerintah mencoba menguasai kebijakan top down,” ungkapnya.
Fachrul memberi contoh campur tangan pemerintah dengan membuat regulasi program desa binaan, atau pasar desa yang bersifat top down. “Harusnya daerah yang memberi regulasi, ada desa yang tak butuh pasar karena sudah punya,” katanya.
Selain itu, realisasi dana desa seharusnya nyata erasal dari inisiatif daerah, baru kemudian diakomodir oleh pusat. Misalnya saja, banyak daerah yang masih tidak teraliri listrik.
Fachrul mengatakan seharusnya pemerintah membiarkan desa fokus membangun hal tersebut. Bukannya masih mengembangkan kepentingan air dan beras yang melimpah di desa. “Frame pemerintah pusat masih sentralistik, mereka harus melihat Pasal 18 B jelas memberi improvisasi pada 34 provinsi untuk menghasilkan program kebutuhan,” katanya.
Sementara itu, ia menganggap pemerintahan saat ini belum punya terobosan dan terjebak kepentingan tertentu sehingga tak berani mengambil kebijakan. “Yang terjadi saat ini hanya kelanjutannya saja, jika lebih berani maka lakukan kebijakan yang lebih revolusioner,” tambahnya
Artikel ini ditulis oleh:
