Jakarta, Aktual.co — Audit keuangan pengelolaan komplek Gelora Bung Karno (GBK) hingga saat ini tidak pernah terdengar. Padahal, bukan hanya pengelolaan sarana olahraga, di kawasan GBK juga terdapat pengelolaan bisnis yang pajak dan pendapatannya pasti besar.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PB PORAEROSI), Ganjar Razuni mengatakan, laporan keuangan pengelolaan komplek GBK merupakan kewajiban dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).
“Perlu dilakukan audit oleh lembaga yang kompeten. Hal itu dilakukan untuk melihat sejauh mana keuntungan, kerugian dan kelemahan dari apa yang sudah dikelola oleh pengelola selama bertahun-tahun,” ujar Ganjar kepada Aktual.co, Minggu (14/12).
Pria yang juga seorang Politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar), jika perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan investigasi. Menurutnya, KPK perlu bertindak karena melihat pengelolaan komplek GBK ini sudah masuk ke arah komersialisasi.
“Perlu sekali dilakukan audit akuntan publik. Apakah ada penyimpangan atau tidak? Kalau ada harus ada penindakan. Tidak salahnya juga KPK sekali-kali melihat. Jangan bisnis pengelolaan olahraga ini seperti kebal hukum,” papar Ganjar.
“Saya melihat, pengelolaan komplek GBK sekarang sudah melenceng dari hakikat pendirian kawasan GBK yang diamanatkan oleg Bung Karno,” pungkasnya.
Untuk diketahui, denah awal komplek GBK sendiri mencakup beberapa pusat perbelanjaan seperti Plaza Senaya, Mall FX dan Senayan City. Salah satu contoh komersialisasi di sana adalah kepemilikan pihak swasta terhadap Senayan Golf Driving Range.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
