Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengaku heran dan mempertanyakan ikhwal wacana pemerintah yang menyerahkan pengelolaan pulau ke pihak asing, salah satunya yang berada di Kalimantan Barat (Kalbar).
Ia mengatakan bahwa bagaimana kemudian Indonesia sebagai negara dapat berdaulat dan mandiri.
“Saya justru baru tau sekarang, Kalbar, kalau ada pulau dikelola asing. Tapi mungkin secara umum yang penting sesuai dengan UU. Kedua, gimana pemerintah mau berdaulat dan mandiri jika diserahkan ke asing,” kata Daniel, di Jakarta, Jumat (20/1).
Menurut dia, bicara soal potensi pariwisata, lebih baik pemerintah mengoptimalkan yang ada di daerah-daerah yang selama ini justru sudah menjadi icon.
“Yang sudah ada aja dibangun, kan masih belum maksimal banyak seperti danau Toba, Pulau Komodo dan lainnya yang masih belum dioptimalkan. Karena kan pulau baru bener-benar tidak ada infrastruktur,”
“Bahkan kayak di perbatasan aja banyak petugas dan penjagaan ketat aja masih banyak penyelundupan, barang ilegal, narkoba, apalagi pulau yang kita nggak jangkau, dan jangkauannya terlalu jauh, jangan dibuat-buat seperti itu,” papar wakil sekertaris jenderal DPP PKB itu.
Menurut Daniel, pulau-pulau terluar di Indonesia itu lebih baik dibiarkan berkembang dengan sendirinya menjadi hutan, sebagai paru-paru dunia.
Soal alasan pemerintah pengelolaan pulau oleh asing akan memberdayakan masyarakat setempat, ia berkilah jika buktinya sampai saat ini yang dikelola asing justru mendapat penolakan dari masyarakat.
“Minimal ada kerjasama. jangan kelola asing semua atau dilepas langsung ke asing. Juga perlu konsultasi ke masyarakat sekitar, jangan justru ada penolakan,” tandasnya.
Laporan: Novrizal
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
