Apalagi upaya itu katanya terindikasi terkait dengan kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang telah lama ditangani, namun masih terus berhalan di tempat.
“Ini memang butuh waktu dan keahlian serta pengetahuan dan kecerdasan terkait dengan finansial dalam mengejar tanpa henti para obligor tersebut,” katanya.
Kondisi ini kata Anggota IFAD (International Fund for Agricultural Development) untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir NTT itu, belum termasuk dari desakan beberapa lembaga keuangan dunia untuk meningkatkan perdagangan terbuka dengan cara yang inklusif.
Berikut peningkatan integrasi perdagangan telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, harga yang lebih rendah dan meningkatkan standar hidup.
Kondisi ini juga harus didukung politik dan keamanan yang sempat memanas akhir-akhir ini tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Kita harap ini tidak akan mengganggu kepercayaan terhadap perbaikan kegiatan ekonomi,” katanya.
Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk menyakinkan para pelaku pasar maupun investor bahwa situasi politik dan keamanan saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
“Kita akan terus berusaha untuk menyakinkan bahwa suasana keamanan maupun ketertiban dan proses politik Indonesia bisa dibilang suatu proses demokrasi yang normal dan aman,” kata Sri Mulyani.
Ia juga memastikan aksi yang dilakukan masyarakat seusai vonis yang diterima Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merupakan salah satu model aspirasi yang biasa dilakukan dalam proses berdemokrasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
