Menteri ESDM Sudirman Said (kedua kanan) menyimak pertanyaan anggota Komisi VII saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6). Raker tersebut membahas asumsi dasar RAPBN tahun 2017 dan rencana pencabutan subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA) mulai 1 Juli mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/16

Jakarta, Aktual.com – Keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan sektor migas di wilayah Natuna tidak sera-merta berjalan mulus, pasalnya Menteri ESDM, Sudirman Said menolak memberikan insentif secara spesifik dalam pembiayaan blok gas East Natuna.

“Apa yang kita kerjakan di hulu secara keseluruhan, jadi tidak bisa spesifik berlaku bagi blok-blok di Natuna,” kata Sudirman di Kantor Kementerian ESDM usai melaksanakan Sholat Jumat (15/7).

Sebagai mana diketahui, blok yang terletak di daerah terluar Indonesia itu memiliki kesulitan yang cukuk rumit dalam melakukan operasi produksi. Hasil penelitian, blok tersebut memiliki kandungan kadar CO2 yang terlampau tinggi yakni 72 persen, sehingga perlu biaya yang besar untuk mengijeksikannya menjadi Gas.

Sementara sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto mengungkapkan bahwa Pertamina masih berupaya menegosiasikan mengenai mekanisme split untuk mendapat skema yang ekonomis.

“Kita siapkan usulan porsi yang ekonomis. Saya  harapkan 2016 sudah bisa ajukan untuk PSC bagaimana nilai ekonomisnya. Jika pemerintah mendukung tanda tangannya kita harapkan 2017” pungkas Dwi.

Adapun Presiden Joko Widodo ingin medorong pengembangan wilayah Natuna sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim di perbatasan Laut Cina Selatan. Presiden mendorong pengembangan wilayah Natuna melalui pengembangan ekonomi, diantaranya sektor industri migas.

“Ini kita dorong agar proses produksi migas bisa segera dilakukan,” katanya saat membuka rapat kabinet terbatas tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kepulauan Natuna, Rabu (29/6). (Dadangsah)

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka