Jakarta, Aktual.co —Wacana pengguliran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan persoalan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Ahmad Nawawi. Sebab menurutnya urusan HMP tidak bisa hanya dilihat dari sikap fraksi yang bersangkutan. Diakuinya banyak dari anggota dewan yang memiliki sikap berbeda dengan fraksinya terkait HMP.
Dia mencontohkan di Fraksi PDI-P. Meski secara fraksi menyatakan dukung HMP, namun banyak juga anggota yang secara personal malah mendukung.
“Saya kan tahu hatinya teman-teman di PDI-P dan fraksi yang menolak HMP, mereka kan juga suka berbicara dengan saya,” klaim Nawawi, di DPRD DKI, Selasa (21/4).
Lagipula, ujar dia, sebenarnya seluruh anggota dewan di Kebon Sirih sama-sama merasakan sakit hati dengan sikap Ahok yang kerap menuding dewan sebagai rampok atau maling anggaran.
“Kalau dibilang sakit hati semua juga sakit hati. Tapi kalau keputusan partainya menolak, mereka mau apa? Makanya saya yakin kalau HMP digulirkan dan votingnya tertutup maka gubernur (Ahok) bisa makzul. Saya tahu hati nurani teman-teman,” ucap dia.
Sebelumnya Nawawi juga sudah menegaskan kalau Ahok sebagai gubernur bukan lagi harus diberi peringatan keras saja, tapi harus dimakzulkan. Sebab saat ini Ahok dianggapnya sudah seperti tidak ada lagi yang bisa mengendalikan. Mulai dari gaya pemerintahannya, sampai etika dan norma,” ujar dia.
“Ahok itu sudah tidak pantas jadi gubernur, saya anggap ini kecelakaan sejarah, nggak ridho saya,” ucap dia.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pun menurutnya harus segera menjalankan usulan dari fraksi-fraksi yang ingin HMP bergulir. Jika tidak, dikhawatirkan bakal menimbulkan polemik baru di Kebon Sirih. Selain itu, syarat untuk HMP juga sudah terpenuhi. Hingga tak ada lagi alasan bagi Ketua DPRD menunda-nunda.
Artikel ini ditulis oleh:
