Jakarta, Aktual.com – Partai politik sebenarnya direpresentasikan dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan DPD representasi daerah. Akan tetapi, peran dan kewenangan kedua lembaga tersebut berbeda. Sebab dalam kenyataannya, DPD dibatasi melalui undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara.
Atas dasar itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan polling melalui kanal media sosial Facebook guna menyerap aspirasi netizen terkait perlu tidaknya penguatan peran dan kewenangan DPD RI.
Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/9), mengungkapkan, dari hasil polling pada 7 hingga 14 September 2016, netizen menginginkan dilakukannya revisi terhadap UU MD3 agar fungsi DPD dapat diperkuat.
Tercatat 71 persen menyatakan setuju peran dan kewenangan DPD diperkuat, sementara 21 persen menolak dan sisanya sebesar 8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Isi UU MD3 sendiri mengatur tentang lembaga-lembaga perwakilan, mencakup MPR, DPR, DPRD dan DPD.
Pada peran budgeter, DPD diharapkan terlibat langsung dengan mengawasi, menyetujui dan menjadi mitra strategis kepala daerah dengan pemerintah pusat dalam menyerap aspirasi. Netizen menyatakan persetujuannya hingga 92 persen, tidak setuju sebesar 4 persen dan sisanya 4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Disampaikan, mekanisme penyerapan aspirasi yang ada selama ini adalah melalui Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah (RPJM), serta Rancangan APBN. Dengan penguatan DPD, diharapkan APBN tidak hanya akan mencerminkan kepentingan politik, tetapi juga kepentingan nasional dan daerah.
Dalam hal perencanaan pembangunan, 92 persen netizen menyatakan persetujuannya terhadap keterlibatan DPD dan tercatat 8 persen menolak. Terkait aspirasi kelompok rentan dan minoritas yang tidak terwakili melalui pemilihan langsung, 71 persen netizen setuju DPD perlu memasukkan mereka melalui mekanisme non-pemilihan, 17 persen tidak setuju dan 12 persen tidak tahu.
Terakhir, mengenai laporan akhir terkait Situasi Nasional, 92 persen netizen setuju perlunya kontribusi DPD RI. Sementara 8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
“Meskipun partai baru, PSI siap memperjuangkan penguatan DPD,” demikian Grace Natalie.(Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
