Jakarta, Aktual.com – Penggunaan optimalisasi angggaran dalam pembahasan RAPBN 2019 harus diprioritaskan penggunaannya. Terlebih, dalam upaya mengurangi utang dan cadangan fiskal (fiscal buffer) sebagai bantalan mengantisipasi ketidakpastian perekonomian saat ini.
“Partai Golkar menegaskan kepada seluruh kader, baik di tingkat pusat maupun daerah , agar dalam proses pembahasan maupun pelaksanaan APBN dan APBD semakin transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan serta selalu berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto dalam konferensi persnya, di Ruang Fraksi Golkar, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (20/9).
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini, lanjut dia, sedang mendapat tekanan yang cukup besar dari perekonomian global, yang diikuti dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2019 nanti.
Karena itu, kata dia, Partai Golkar memahami kondisi, tantangan dan resiko yang dihadapi perekonomian nasional saat ini yang harus dilihat sebagai permasalahan bangsa. “Pemerintah tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa,” ujar menteri perindustrian itu.
Diketahui, saat ini DPR RI dan Pemerintah sedang membahas RAPBN 2019 yang terdiri dari pendapatan negara sebesar Rp2.142,5 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.439,7 triliun.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
