Jakarta, Aktual.com – Ketua Departemen Keuangan dan Perbankan DPP PKS Ecky Awal Mucharom mengatakan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah jangan sampai mengganggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2017.
“Penurunan anggaran KPU Pusat di dalam RAPBN 2017 perlu dipastikan tidak akan mengganggu persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2017,” kata Ecky, Jumat (9/9).
Menurut dia, meski menurut UU No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ditegaskan anggaran pilkada menjadi beban APBD, akan tetapi Pemerintah Pusat harus memperhatikan anggaran KPU Pusat dan Bawaslu sebagai supervisi pelaksanaan Pilkada serentak 2017.
Ia mengingatkan bahwa anggaran KPU Pusat didalam RAPBN 2017 sebesar Rp1,85 triliun, menurun dibandingkan anggaran APBNP 2016 sebesar Rp1,91 triliun. Sedangkan anggaran Bawaslu di dalam RAPBN 2017 sebesar Rp485 M, naik dibandingkan anggaran APBNP 2016 sebesar Rp463 M.
Selain itu, lanjutnya, ada pula sorotan penghematan anggaran keamanan karena pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017 tentunya diperlukan langkah antisipasi dan penanganan potensi konflik yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berupaya mengurangi potensi kerawanan konflik dan pelanggaran hukum menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 melalui koordinasi dengan partai politik dan aparat keamanan.
“Saya mengumpulkan (perwakilan) partai politik dan aparat keamanan untuk mencoba melakukan pendalaman supaya mereka membantu agar indeks kerawanan (pilkada) menjadi ‘zero’,” kata Wiranto usai memimpin rapat terbatas antisipasi kerawanan konflik Pilkada 2017 di rumah dinas Menko Polhukam, kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (30/8).
Rapat yang dihadiri antara lain oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Tim Pemenangan Wilayah I Partai Golkar Nusron Wahid, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum PKPI Haris Sudarno.
Selain itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya Didit Herdiawan, dan Wakil Kepala BIN Letjen (Purn) TNI Torry Djohar Banguntoro, itu diselenggarakan guna merespons Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Senin (29/8).
Berdasarkan kajian di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada 2017, Bawaslu menggolongkan Papua Barat, Aceh, dan Banten sebagai provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pilkada, yakni masuk dalam skala 3,00 hingga 5,00 (skala kerawanan maksimal).
Menurut Wiranto, perwakilan partai-partai politik bersepakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah prioritas pemicu konflik, antara lain biaya penyelenggaraan, kerentanan diantara pemilih, dan konflik antarpeserta pilkada.
(ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
