Jakarta, Aktual.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai program poros maritim hanya menjadi jargon doang. Hingga tiga tahun Pemerintah Jokowi-JK, belum memiliki rencana mendetail terkait konsep Poros Maritim.

Berdasar catatan Fadli, terdapat dua hal yang menjadi rujukan pelaksanaan poros maritim dunia, yaitu pidato Presiden Jokowi di Nay Pyi Daw pada tahun 2014 dan RPJMN 2015-2019.

“Namun, jika kita baca seksama, keduanya masih bersifat terlalu umum untuk disebut sebagai blue print,” kata Fadli dalam siaran pers yang diterima Aktual, Minggu (31/12).

Aspek lain poros maritim yang penting menjadi catatan menurut Fadli, adalah terkait penyelesaian batas maritim yang hingga kini, penyelesaian batas maritim tak ada target pasti. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2017, lanjutnya, tidak ada target waktu kapan kesepakatan final bisa dicapai, melainkan hanya terdapat target jumlah negosiasi saja.

“Padahal, perjanjian batas maritim dengan negara tetangga, adalah syarat utama mengamankan potensi maritim yang kita punya. Bagaimana Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia, jika pintu lautnya saja masih bolong-bolong? Rawan pencurian dan sengketa,” jelasnya.

Lwbih lanjut, Fadli menyatakan bahwa sepanjang tahun ini, Indonesia baru meratifikasi dua perjanjian batas maritim, yaitu perbatasan wilayah laut Indonesia-Singapura, dan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Filipina.

Indonesia sendiri masih harus menuntaskan pembahasan batas teritorial, kontinental, dan zona ekonomi eksklusif dengan 10 negara yang berbatasan langsung secara maritim dengan Indonesia.

“Dengan progres yang lambat seperti sekarang, rasanya sulit bagi pemerintah menyelesaikan seluruh perjanjian batas maritim sebelum 2019. Artinya, agenda poros maritim pun akan sulit direalisasikan,” tegasnya.

Pewarta :Teuku Wildan A.

Artikel ini ditulis oleh:

Bawaan Situs

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS