Jakarta, Aktual.com – Para anggota Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili presidennya, Arie Gumilar menilai penjualan aset yang berakar dari kebijakan pemerintah melanggar konstitusi.
“Ini pelanggaran konstitusi, di UU BUMN pasal 66 dijelaskan bahwa BUMN tidak boleh mengalami kerugian akibat kebijakan pemerintah,” tegas Arie Gumilar saat berunjuk rasa di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Jumat (20/7) siang.
Arie Gumilar mengingatkan bahwa jika pemerintah membuat kebijakan yang selanjutnya merugikan BUMN, maka artinya pemerintah telah melanggar konstitusi.
Federasi tidak bisa menyebut angka kerugian Pertamina secara nominal. Tapi, yang jelas jika ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin Pertamina akan mendapatkan laba negatif di tahun ini atau tahun depan.
Arie mengatakan pihaknya tidak memberi batas waktu untuk pemerintah dalam mengevaluasi poin penting yang diajukan dalam demo.
“Kita lihat, kalau negatif, kami akan eskalasi kembali yang tentunya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang cinta terhadap Pertamina,” kata Arie.
Sebelumnya, para demonstran yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina, menggelar aksi unjuk rasa atas penjualan Pertagas di Kementerian BUMN, yang kemudian berlanjut ke Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat.
Mereka menolak penjualan aset Pertagas yang dinilai akan berdampak buruk pada perusahaan, bahkan pada rakyat.
Hal ini mendorong Menteri BUMN Rini Soemarno, Jumat, menerima sekitar 15 orang perwakilan Serikat Pekerja Pertamina, yang berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.
Ia menilai massa dan spanduk-spanduknya tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya.
“Semua peduli Pertamina, tapi tulisan-tulisan (spanduk) ini, “Pertamina For Sale” tidak tepat. Baca betul surat saya, tolong dikaji untuk kemungkinan pengalihan wilayah kerja. Tapi jangan lupa bahwa kontrol tetap harus di Pertamina,” ujar Rini.
Pada kesempatan itu, Rini pun menegaskan bahwa Pertamina sebagai BUMN merupakan agen pembangunan untuk mendorong perekonomian nasional dan mensejahterakan masyarakat.
“Kita sebagai pemegang saham tidak mungkin menjerumuskan Pertamina. Tanggung jawab saya adalah bagaimana Pertamina itu sehat untuk 100 tahun ke depan, untuk cucu dan cicit kalian semua,” ujarnya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
