Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Petahana Djarot Saiful Hidayat mengenakan jas partai kepada Calon gubernur DKI Jakarta Petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat melakukan pendaftaran di Kantor KPUD DKI Jakarta, Salemba, Rabu (21/9/2016). Pasangan Ahok dan Djarot resmi mendaftar ke KPU DKI Jakarta dengan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Nasdem dan Hanura.

Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik dari Kelompok Kajian dan Analisa Kebijakan Politik Indonesia (Kedai KOPI), Hendri Satrio, mengatakan, mundurnya mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin sebagai kader, harus disikapi serius oleh pimpinan partai.

Sebab bagaimanapun Boy Sadikin merupakan pentolan partai berlambang banteng moncong putih di DKI Jakarta. Bukan hanya di Jakarta, imbas pengunduran Boy diperkirakan membawa dampak ke daerah lain yang menggelar Pilkada.

“Harus disikapi dengan serius oleh PDIP, jika tidak direspon serius oleh partai eksesnya bisa berimbang ke daerah lain,” terang Hendri kepada Aktual.com, Kamis (22/9).

Menurutnya, apa yang dilakukan putra mantan Gubernur DKI Jakarta menunjukkan bahwa dalam perhelatan Pilkada Jakarta ada faksi. Yakni faksi yang mendukung Ahok dan faksi menolak Ahok. Apalagi sebelum diputuskan DPP PDIP, respon penolakan terhadap Ahok di internal PDIP cukup kencang.

“Untuk DKI bisa jadi tidak terlalu berpengaruh, misalnya diikuti oleh pentolan-pentolan PDIP lain, tetapi bagi daerah ini tentu jadi preseden,” jelasnya.

Dimana perbedaan penentuan calon kepala daerah antara pengurus partai daerah dengan pusat, lalu dengan pertimbangan tertentu akan dengan mudah menyatakan mundur dan memberikan dukungan ke pasangan lain.

“Kalau di daerah kan konstelasinya berbeda, kalau tidak sepakat ya mundur. Kalau satu dua orang mundur belum berpengaruh, namun kalau satu gerbong mengundurkan diri kan jadi masalah,” kata Hendri.

Pengunduran diri pentolan partai, lanjutnya, berimbas pada gerak mesin partai dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Jika tidak disikapi serius, PDIP diingatkan dia bahwa kontestasi Pilkada Serentak yang digelar Februari 2017 mendatang ada 101 daerah.

Menjadi sebuah kerugian jika daerah-daerah yang menggelar Pilkada kebijakan DPP dan DPD berbeda, khususnya keputusan DPP yang tidak mengusung calon dari kader sendiri.

 

*Sumitro

Artikel ini ditulis oleh: