“Aziz Syamsudin itu kan orangnya Novanto. Jika Aziz memimpin DPR atau Golkar, sama saja yang memimpin itu adalah Novanto juga. Tak ada bedanya,” kata dia.
Lebih lanjut Ujang menuturkan, jika Aziz tetap dipaksakan untuk dilantik sebagai orang nomor satu di DPR, hal itu tidak baik bagi DPR RI secara kelembagaan. Terlebih jika pelantikan ini diadakan sebelum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
Sebab, tidak tertutup kemungkinan DPP Partai Golkar menunjuk sosok lain untuk menduduki posisi Ketua DPR RI usai penyelenggaraan Munaslub.
“Nah, kalau dipaksakan, masa dalam satu periode DPR 2014-2019 terjadi 5 kali pergantian ketua DPR. Apa itu tidak lucu,” pungkasnya.
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
