Jakarta, Aktual.com – Guru Besar Ilmu Politik Islam UIN Sultan Syarif Kasim, Prof Alaiddin Koto menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah bijak dengan menunjuk Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.
Latar belakang Fachrul yang berasal dari militer serta tidak terafiliasi dengan organisasi massa Islam tertentu dinilai sebagai langkah menghindari adanya klaim jabatan.
“Langkah itu menghentikan klaim kalangan golongan tertentu bahwa kementerian itu haknya,” ujar Alaiddin lewat pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10).
Menurut dia, potensi diskriminatif terhadap kelompok lain dan memancing perpecahan di kalangan umat Islam bisa dapat dihindari dengan menunjuk Fachrul sebagai Menteri Agama.
“Kebijakan Presiden Jokowi itu memunculkan dan mengedepankan nilai kebersamaan, bahwa semua orang dan semua kelompok memiliki hak yang sama dalam mengelola negara,” kata dia.
Alaidin mengatakan, menteri yang membidangi sumber daya manusia seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama harus terbebas dari kepentingan politik praktis.
“Artinya menteri yang tugasnya berkaitan langsung dengan persoalan dasar pembangunan SDM jangan diserahkan kepada kaum politisi,” kata Alaidin.
Selain dua itu, menteri lainnya yang harus dibebaskan dari kepentingan politik praktis, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menurut dia, jika kementerian-kementerian yang disebutkan itu diserahkan kepada orang-orang yang berada di partai politik maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya.
Presiden Jokowi pun akhirnya resmi menunjuk eks-Chief Executive Officer Gojek, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau juga dikenal Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rabu (23/10).
Nadiem dan Bintang diketahui berasal dari kalangan profesional nonpartai politik. (Ant)
Artikel ini ditulis oleh:
