Jakarta, Aktual.com – Koordinator Kontras Haris Azhar menegaskan keberpihakan negara untuk menyelesaikan kasus Munir Said Thalib adalah ujian penting guna menunjukkan bahwa negara mampu dan mau bertanggung jawab pada agenda keadilan dan HAM secara keseluruhan di Indonesia.
“Kita tidak boleh terbiasa untuk mendengar ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun retorika, standar ganda, dan seakan-akan mengecilkan masalah pelanggaran hukum dan ketidakadilan yang muncul dalam isu HAM,” kata Haris dalam keterangan ‘Pernyataan Sikap Kontras Terhadap Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ di Jakarta, Kamis (20/10).
Hal tersebut, kata dia, terlihat dari banyak pernyataan Presiden Jokowi bahwa di Indonesia tidak ada praktik diskriminasi kepada kelompok minoritas.
“Pernyataan lainnya juga ia lontarkan ketika ia mendukung penuntasan kasus hukum kematian Munir,” ujarnya.
Namun, langkah Presiden Jokowi menjadi gamang dan ambigu ketika diketahui dokumen berkas penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir menghilang di Kantor Sekretariat Negara.
“Presiden pun tidak mampu menjawab perintah Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mencari dokumen tersebut dan mengumumkan isi dari dokumen kepada publik, malah Presiden menunjuk Jaksa Agung HM Prasetyo yang tidak memiliki mandat melacak keberadaan dokumen itu,” tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra juga mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menuntaskan kasus pembunuhan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir.
“Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir adalah salah satu agenda penting dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa reformasi,” kata Ardi Manto dalam konferensi pers Imparsial “Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Pada Bidang Hukum dan HAM, Pertahanan dan Keamanan” di kantor Imparsial Jakarta, Rabu (19/10).
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
