Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/3). Dalam pidatonya yang diberi judul "Kami Pelayan Rakyat" tersebut, Bamsoet menyampaikan sejumlah persoalan diantaranya soal UUM3 yang masih belum menemukan titik temu dengan Pemerintah, sejumlah pengungkapan kasus Narkoba dan makin gencarnya "hoax" yang menyebar melalui Media Sosial. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku kecewa dengan adanya tindakan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan pungutan liar (pungli) dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menurut dia, kasus itu menunjukkan PPDB masih sangat jauh dari transparansi.

“Mendorong Polri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang adanya pungutan liar yang terjadi serta menindak tegas oknum penerima dan pemberi pungutan liar, agar didapat sistem PPDB yang bersih dan transparan,” kata Bamsoet, dimuat Minggu (8/7).

Tidak hanya itu, Bamsoet juga mengingatkan seluruh panitia PPDB untuk melakukan cek dan pemeriksaan ulang atas dokumen-dokumen yang ditetapkan sebagai persyaratan sebagai peserta didik baru. “Jika sampai ada dokumen yang dipalsukan, maka hal tersebut merupakan tindak pidana penipuan dan pemalsuan,” ujar mantan ketua komisi III DPR RI itu.

Bamsoet juga meminta Kemendikbud untuk mendesak seluruh jajaran di bawahnya agar meningkatkan standardisasi sekolah menuju akreditasi yang terbaik. Selain itu, politikus Golkar tersebut juga meminta para orang tua siswa mematuhi segala aturan dan persyaratan.

“Mengimbau kepada seluruh orang tua siswa untuk menerima sistem penerimaan yang sudah ditetapkan sesuai dengan zona daerahnymasing-masing,” pungkas politikus Golkar tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang